CMS Pegunungan Bintang

Kategori: Berita Daerah

  • Dana Kampung Ditransfer Langsung Ke Rekening Kampung

    Dana Kampung Ditransfer Langsung Ke Rekening Kampung

    OKSIBIL, cms.pegbintangkab.go.id – “Bukan Kami yang Kelola”. Pernyataan tegas ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Bintang, Jenni Lintin, SH, Msi, saat dikonfirmasi wartawan terkait isu “pemotongan dana desa” yang tengah jadi perbincangan publik setelah ratusan kepala kampung dari 34 distrik di Pegubin melakukan aksi protes di depan Kantor Bank Papua Cabang Oksibil, Jumat, 14 Juni 2024 (papuabangkit.com).

    Menurut Sekda Pegubin, Jenni Lintin bahwa, dana tersebut langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening desa.
    “Pemerintah Daeha Kabupaten Pegunungan Bintang tidak mengelola dana kampung. Sebab dana tersebut disalurkan langsung dari kas negara ke rekening setiap kampung.” kata Jenni Lintin.

    “Proses penyaluran dana kampung langsung dari APBN ke rekening desa. Jadi tak melalui pemda, tapi administrasinya dibantu BPMK,”kata Jenni saat diklarifikasi wartawan, Jumat pekan lalu.

    Adapun, isi tersebut setelah aksi demo di Oksibil yang memprotes penyaluran dana kampung, yang disebut-sebut ada pemotongan.
    Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BPMK Pegunungan Bintang, Robert Ramba pun menjelaskan, Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang melalui BPMK mengatakan bahwa dana tersebut ditransfer langsung dari kas negara ke kas Kampung.

    “Pemda Pegunungan Bintang, khususnya BPMK sama sekali tidak terkait dengan penyaluran dana kampung. Karena dana itu langsung ditransfer dari kas negara ke kas kampung, tidak melalui kas Pemda maupun rekening orang lain,” jelas Robert dikutip dari papuabangkit.com.

    “Dana kampung disalurkan ke kampung, untuk membiaya beberapa kegiatan yang ditentukan pemerintah pusat dan program yang tidak ditentukan. Misalnya penanganan stunting, ketahanan pangan dan BLT,” tegasnya lagi.

    Dikatakan bahwa, selain dipergunakan untuk penanganan stunting, dana kampung juga bisa untuk kegiatan yang tidak ditentukan pemerintah pusat, seperti membangun rumah, jalan, kegiatan di balai kampung dan pembuatan LPJ.

    Robert juga menjelaskan bahwa peran BPMK (hanya-red) sebatas mendampingi kegiatan di kampung, antara lain kegiatan pembuatan LPJ.

    “Jadi, untuk mencairkan dana kampung harus selesai LPJnya kemudian mendapat rekomendasi dari BPMK, untuk pencairan,” paparnya.

    “Terkait Pajak, kata Robert yang dibayarkan langsung kepala kampung berdasarkan nota belanja. Contoh jika kepala kampung membeli semen di toko, maka nota belanja itu yang dibawa ke Bank Papua, kemudian BPD menerbitkan billing pajak untuk pembayaran pajak,” jelanya. ** DS/Jkt/fl.

  • Pemerintah Percepat Status Universitas Okmin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua Pegunungan

    Pemerintah Percepat Status Universitas Okmin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua Pegunungan

    JAKARTA – Upaya pemerintah pusat untuk mempercepat status Universitas Okmin Papua (UOP) sebagai perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Papua Pegunungan bakal dilakukan secepatnya sama seperti pada masa dimana pemerintah memberi status negeri kepada Universitas Musamus di Merauke.

    Demikian hal itu telah disepakati bersama dalam pertemuan audiensi Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana bersama Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai Sekretariat Wakil Presiden pada 3 Oktober 2023.

    Pertemuan audiensi Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana bersama Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai Sekretariat Wakil Presiden pada 3 Oktober 2023.

    Hadir juga beberapa kementerian dan Lembaga Dr. Suriel Semuel Mofu sebagai kepala LLDIKTI Provinsi Papua, dan Dr. Lukman dari Direktur Kelembagaan Kemdikbud RI, Kabid Pengembangan Infrastruktur wilayah Kementerian PUPR, Dr. Ir. Doedoeng Arifin.

    Upaya memberi status negeri terhadap UOP ini juga ditanggapi serius Kabid Pengembangan Infrastruktur wilayah Dr. Ir. Doedoeng Arifin yang mendukung Pegunungan Bintang agar penting untuk di dorong percepatan pembangunan karena akan menjadi central sekaligus mempercepat konektifitas Pembangunan di seluruh Provinsi di Papua Pegunungan.

    “Pemerintah telah memberi signal baik untuk Pembangunan fisik Kampus Okmin tetapi jauh lebih baik kalau dipercepat statusnya agar menjadi andalan di Provinsi Papua Pegunungan karena menjadi SDM andalan sumbangan SDM yang handal dalam Pembangunan Papua Pegunungan”, ungkapnya.

    Pada sisi lain, tanggapan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Dr. Suriel Semuel Mofu yang memberi dukungan penuh kepada Universitas Okmin Papua (UOP) agar mendapat status sebagai salah satu perguruan Tinggi Negeri sekaligus ada pemerataan khususnya dalam bidang sumber daya manusia di Papua dengan Distribusi Perguruan Tinggi yang merata temasuk UOP sebagai PT yang telah berada di wilayah Pegunungan.

    Bupati Spei Yan Bidana pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah Pusat kepada Pegunungan Bintang. Ia berharap pertemuan Bersama Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan Velix Vernando ini bisa ditindaklanjuti secepatnya. (*)

  • Alasan Batas Negara, Pemerintah Percepat Infrastuktur Pegunungan Bintang

    Alasan Batas Negara, Pemerintah Percepat Infrastuktur Pegunungan Bintang

    JAKARTA – Upaya pemerintah pusat untuk mempercepat Pembangunan di wilayah pegunungan Papua bakal dimulai dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Banyak alasan yang mencuat ketika saat ini Pegunungan Bintang dianggap sebagai central konektifitas beberapa Provinsi di Pegunungan yang efektif, termasuk alasan batas negara karena diplomasi Internasional.

    banner 336x280

    Pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 di Ruang Rapat Kantor Setwapres dilakukan audiensi percepatan Pembangunan Kabupaten Pegunungan Bintang oleh Bupati Spei Yan Bidana yang diterima langsung Deputi Bidang Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai.

    Bupati Spei Yan Birdana pada kesempatan itu menjelaskan, pemerintah pusat harus memberikan prioritas Pembangunan dengan alokasi anggaran yang besar karena alasan infrastruktur yang terbatas berakibat kebutuhan hidup mahal. Salah satunya perhubungan baik darat, udara, dan dukungan jaringan internet.

    Dijelaskan, misalkan potensi tambang dan migas itu sudah dilakukan ekplorasi dan Potensi listrik dari sungai Digul yang memiliki potensi 100MW ini akan mempercepat berbagai kebutuhan rakyat.

    “Kami berharap adanya peningkatan bandwidth hingga 50MBPs, jaringan internet minimal seperti di Jayapura atau sama seperti di Jakarta. Kita sudah Merdeka sekian tahun, kita masih dengan problem ini”, ungkap Spei.

    Untuk Pendidikan, saat ini sebanyak 4000 orang yang diberikan beasiswa baik S-1, S-3, dengan menggunakan APBD sekaligus akan memperkuat Universitas Okmin Papua.

    Sementara itu, Bupati juga berharap Kementerian PUPR dapat menyelesaikan pekerjaan jalan dan jembatan untuk ruas trans Papua. Dalam hal ini, dijelaskan, meskipun terjadi kendala teknis dan keamanan di Pagunungan Bintang, namun hal itu harus dilakukan karena sejalan dengan DOB Baru Provinsi Papua Pegunungan.

    Kepala LLDIKTI, Dr. Suriel Semuel Mofu pada kesempatan itu mengatakan, langkah pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang ini sangat strategis khususnya dalam bidang sumber daya manusia, sebab Universitas Okmin berada di Pegunungan dan lebih mendekatkan Pendidikan terhadap anak-anak Papua. Dalam hal ini, LLDIKTI mendukung sepenuhnya langkah Bupati Spei tersebut dengan ikut mendukung Universitas Okmin segera di negerikan oleh pemerintah.

    Kabid Pengembangan Infrastruktur wilayah BPIW PUPR, Dr. Ir. Doedoeng Arifin mengatakan, Pegunungan Bintang sangat penting untuk di dorong percepatan Pembangunan karena menjadi central dan akan mempercepat konektifitas Pembangunan di seluruh Provinsi di Papua Pegunungan.

    Dalam kesemapatan itu pula, Bupati Spei langsung meminta agar Kementerian PUPR bisa menambah satu balai tersendiri di Oksibil dalam rangka mempercepat Pembangunan infrastruktur di Wilayah Pegunungan.

    “Kami minta kalau bisa PUPR buat balai tersendiri yang nantinya berkantor di Oksibil. Ini agar lebih cepat Pembangunan”, ungkap Bupati Spei Birdana.

  • Kepala LLDIKTI Papua Dukung Universitas Okmin Segera Dinegerikan

    Kepala LLDIKTI Papua Dukung Universitas Okmin Segera Dinegerikan

    JAKARTA – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua dan Papua Barat Dr. Suriel Semuel Mofu memberi dukungan kepada Universitas Okmin Papua (UOP) agar mendapat status sebagai salah satu perguruan Tinggi Negeri yang berada di Papua khususnya di wilayah pegunungan.

    “Kehadiran Universitas Okmin di Pegunungan ini benar-benar strategis agar lebih mendekatkan Pendidikan bagi rakyat, lebih khusus di pegunungan Papua yang selama ini banyak mengalami kesulitan terhadap akses Pendidikan. Kami senang dengan terobosan Bupati Pegunungan Bintang yang bisa menghadirkan Kampus di Tengah-tengah Papua dan tinggal saja pemerintah memberikan status negeri”, ungkap Dr. Suriel Semuel Mofu saat mengikuti pertemuan audiensi Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana di Sekretariat Wakil Presiden pada 3 Oktober 2023.

    Dalam pemaparan Dr. Suriel Semuel Mofu mengatakan, jika dilihat dari sebaran seluruh perguruan tinggi yang ada di Papua, baru pernah terjadi Pembangunan Kampus itu dilakukan di wilayah Pegunungan.

    “Terdapat 79 Perguruan Tinggi di tanah Papua, 5 PTN dan 74 PTS di Tanah Papua dan Kami berharap dengan dibentuknya Universitas Okmin Papua di Pegunungan Bintang, kedepan dapat dinegerikan sama halnya dengan Univ Musamus Merauke. Pada sisi lain, Universitas Okmin sangat strategis khususnya dalam bidang percepatan sumber daya manusia Orang Asli Papua”, ungkap Kepala LL Dikti, Dr. Semuel Mofu saat itu.

    Merespon kebutuhan Universitas Okmin tersebut, menurut Direktur Kelembagaan Kemendikbub, Dr. Lukman, juga berharap adanya percepatan pembangunan fisik Univ Okmin Papua sedangkan jangka pendek pemerintah akan memperkuat tenaga dosen dan prodi yang kuat untuk kedepan kampus Okmin lebih siap. Pembangunan fisik Kampus Okmin sendiri telah disetujui pemerintah untuk dilakukan tahun 2023 ini.

    Mendengar informasi itu, Bupati Spei Yan Bidana menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah menaruh perhatian terhadap Pembangunan sumber daya manusia Papua khususnya dengan memberi perhatian terhadap Universitas Okmin Papua.

    Dr Velix Vernando Wanggai dalam pertemuan di Ruang Rapat Kantor Setwapres menyampaikan langkah Bupati Spei Yan Bidana ini sangat tepat untuk mempercepat berbagai ketertinggalan Pembangunan di tanah Papua khususnya wilayah Pegunungan. Dr Velix Vernando Wanggai sendiri menyampaikan salah satu yang direspon cepat dalam tahun ini adalah pemerintah telah bersedia membangun fisik Kampus Okmin di Pegunungan Bintang. (*)

  • Berkas 6 Bakal Calon Anggota MRP Papua Pegunungan Asal Pegunungan Bintang Yang Mendaftar Sedang Diverifikasi Panpil

    Berkas 6 Bakal Calon Anggota MRP Papua Pegunungan Asal Pegunungan Bintang Yang Mendaftar Sedang Diverifikasi Panpil

    JAYAPURA (PB.COM)—Panitia Pemilihan (Panpil) Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2023-2028 resmi menutup pendaftaran bagi bakal calon pada Senin, 15 Mei 2023. Terdapat 6 bakal calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

    “Kemarin sudah ada pleno pendaftaran yang resmi ditutup oleh Panitia Pemilihan. Pendaftaran dibuka sejak 9-15 Mei 2023 di Sekretariat Tim Pemilihan MRP Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang terdaftar dan ambil blangko ada 11 orang, tetapi setelah kita verifikasi ada yang kurang, ada yang belum kembalikan blangko. Sehingga yang resmi mendaftar hanya 6 orang,” kata Ketua Tim Sekretariat Pemilihan MRP Papua Pegunungan tingkat Pegunungan Bintang, Kalep Alimdam, S.IP,M.KP kepada papuabangkit.com, Selasa, 16 Mei 2023.

    Menurut Kalep, dari 6 orang bakal calon yang resmi mendaftar, ada 3 orang dari unsur perempuan dan 3 orang lainnya dari unsur adat. Sementara informasi yang diperolehnya, dari unsur agama, sudah ada 3 bakal calon yang sudah mendaftar di Panitia Pemilihan MRP Papua Pegunungan tingkat provinsi.

    Ketua Tim Sekretariat Pemilihan anggota MRP Papua Pegunungan tingkat Pegunungan Bintang, Kalep Alimdam, S.IP,M.KP menyerahkan berkas 6 bakal calon kepada Ketua Panpil Esau Kaladana, SH, Senin, 15 Mei 2023.

    “Jadi kemarin tanggal 15 Mei 2023, kami Tim Sekretariat Pemilihan sudah serahkan secara resmi berkas keenam bakal calon angota MRP Papua Pegunungan dari unsur perempuan dan adat kepada Panitia Pemilihan tingkat Pegunungan Bintang untuk diverifikasi dan divalidasi dari tanggal 16 – 17 Mei 2023. Berkas langsung diterima Ketua Panpil Esau Kaladana, SH disaksikan sekretaris Harles Sihombing, SE,M.Si dan dua anggota Paulus Mabel, S.IP,M.Si, dan Andi Lepky,” tutur Kalep Alimdam yang juga Plt. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pegubin ini.

    Kalep menegaskan, jumlah alokasi anggota MRP Papua Pegunungan tingkat Kabupaten Pegubin sebanyak 3 orang yakni masing-masing keterwakilan dari unsur perempuan, adat, dan agama. Ia berharap semua pihak ikut mendukung proses ini agar tetap lancar tahap demi tahap.

    “Masih ada 7 tahapan lagi yang harus kita lalui, mulai dari penetapan nomor urut, musyawarah panpil, penetapan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap kepada Gubernur Papua Pegunungan tanggal 28-31 Mei 2023,” jelasnya. (Gu)

  • Terpilih Menjadi Ketua KNPI Pegubin, Frans Kasipmabin Ajak Semua Pemuda Bersatu Lakukan Perubahan

    Terpilih Menjadi Ketua KNPI Pegubin, Frans Kasipmabin Ajak Semua Pemuda Bersatu Lakukan Perubahan

    PEGBINTANGKAB.GO.ID—Frans Kasipmabin, jurnalis senior secara demokratis terpilih sebagai Ketua DPD KNPI Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV yang digelar di Kota Oksibil, Selasa, 2 Mei 2023.

    Dalam pemilihan itu, Frans unggul tipis dengan meraih 13 suara pemilih, mengalahkan Ringgo Singpangki dengan 12 suara, dan Simeon Meku dengan perolehan 8 suara.

    “Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para pemuda Pegunungan Bintang yang telah memberikan mandat kepada saya untuk memimpin KNPI. Mandat ini bisa saya laksanakan jika semua pemuda bersatu. Karena itu, saya ajak seluruh pemuda untuk kita sama-sama bersatu melakukan perubahan dengan gebrakan, kreativitas dan inovasi,” kata Frans kepada papuabangkit.com, Rabu, 3 Mei 2023.

    Data hasil pemilihan Ketua KNPI Pegubin.

    Menurut Frans, setelah terpilih menjadi Ketua KNPI, ia siap merangkul seluruh pemuda dari berbagai OKP di Pegubin untuk bekerja bersama dengan distribusi kader secara merata dari 34 distrik dan proaktif melakukan kegiatan positif.

    “Mari kita jadikan KNPI sebagai Rumah Kita Bersama. Kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat bulan Mei atau bulan Juni, kami akan dilantik,” ujar Frans.

    Sementara itu, mantan Ketua Carateker KNPI Pegubin, Panuel Salawala mengaku bersyukur karena berkat dukungan seluruh pemuda, OKP, dan pemerintah daerah, giat Rapimda dan Musda IV dengan agenda pemilihan ketua KNPI Pegubin berjalan sukses hanya dalam dua hari.

    “Sudah sah bahwa Frans Kasipmabin terpilih sebagai Ketua KNPI Pegunungan Bintang. Terima kasih juga bahwa dinamika pemuda sudah dilalui dan para calon yang maju sudah bersatu saling mendukung dalam KNPI. Badan Formatur akan menyusun struktur badan pengurus KNPI Pegubin dan dalam waktu dekat akan dilantik,” tegas Panuel.

    Sehari sebelumnya, Bupati Pegubin Spei Yan Bidana, ST,M.Si meminta agar Ketua KNPI baru bisa memanfaatkan peluang strategis perbatasan dengan membangun kerjasama pemuda skala internasional, khususnya dengan Papua New Guinea (PNG) yang berbatasan langsung dengan Pegubin.

    “Kita ini ada di perbatasan RI-PNG. Jadi ketua KNPI Pegunungan Bintang terpilih bisa rancang kerjasama internasional pemuda perbatasan. Karena secara budaya, masyarakat Ok Me dan Min ada juga di PNG. Jadi bisa dibangun satu momen untuk pertukaran pemuda, misalnya dalam rangka kompetisi musik, seni dan budaya, turnamen olahraga, atau bidang pendidikan. Ini bentuk diplomasi kita secara soft,” tegas Bupati Spei Bidana di Oksibil. (Gusty Masan Raya/UOP AP)

  • Kemensos Resmi Serahkan Bantuan Ternak Babi Untuk Warga Pegubin

    Kemensos Resmi Serahkan Bantuan Ternak Babi Untuk Warga Pegubin

    JAYAPURA —Dalam rangka pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan, Kementerian Sosial (Kemensos) RI memberikan bantuan 1.000 ekor ternak babi kepada para peternak di Kabupaten Pegunungan Bintang.

    Pada Kamis, 13 April 2023, bantuan anakan babi diserahkan secara simbolis oleh pejabat Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya Kemensos RI, Jihat Santoso didampingi Bupati Spei Bidana di Kampung Arinkop, Distrik Kalomdol, Pegubin.

    “Pelihara baik-baik dan kembang biakan ya. Di Oksibil ini, babi satu ekor bisa dijual mahal dengan harga Rp 20 juta. Jadi bisa untuk tingkatkan ekonomi keluarga,” kata Bupati Spei saat menyerahkan bantuan kepada warga penerima bantuan di depan Kantor Kampung Arinkiop.

    Menurut Spei, tahap pertama, bantuan ternak babi ini difokuskan di tiga distrik yakni seputaran Kota Oksibil, Distrik Kalomdol, dan Distrik Serambakon.

    “Teknisnya, bantuan ternak babi ini diserahkan oleh yang punya anakan babi kepada yang tidak punya, satu pasang. Rencana jumlahnya 1.000 ekor, nanti kita lihat bagaimana teknis di lapangan,” tutur Politisi PDI Perjuangan ini.

    Sementara itu Staf Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya Kemensos RI, Jihat Santoso mewakili Tim Kemensos mengatakan, bantuan ini merupkan pemberdayaan sosial bagi warga yang berada di lokasi 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), termasuk Pegubin.

    “Artinya, bantuan ini bertujuan agar masyarakat Pegunungan Bintang bisa lebih berdaya, lebih sejahtera dan terjadinya peningkatan ekonomi melalui usaha ternak babi. Mohon kepada semua penerima yang datanya sudah masuk ke kami agar ternak ini dipelihara baik-baik dan berkembang biak karena bisa meningkatkan ekonomi,” kata Jihat.

    Menurut Jihat, secara teknis, bantuan ini akan diberikan melalui kelompok masyarakat peternak. Setiap kelompok peternak di Pegubin akan membuka rekeningnya, kemudian Kemensos akan mengirim dana bantuan ke rekening itu. Setelah bantuan diterima, tugas selanjutnya ialah membeli babi sesuai nilai yang sudah disepakati.

    “Satu kepala keluarga dua ekor dan nilai bantuannya Rp 4 juta per KK untuk membeli 2 ekor babi. Teknis selanjutnya, kelompok peternak ini bekerja sama dengan penyedia anakan babi untuk membeli babi. Proses pembelian juga menggunakan transfer rekening dari kelompok usaha ke penyedia anakan babi,” tegas Jihat.

    Item Bantuan Kemensos

    Di tempat yang sama, Bupati Pegubin Spei Yan Bidana menambahkan, bantuan ternak babi adalah satu dari empat item bantuan Kementerian Sosial bagi masyarakat Pegubin di tahun 2023 ini.

    “Selain ternak babi, juga bantuan pakaian 1.000 potong yang teknis pembagiannya diatur oleh Dinas Sosial. Kemudian, rencana awal bantuan Penerangan Jalan Utama (PJU) tapi karena teknisnya tidak memungkinkan jadi saya minta Ibu Menteri dialihkan ke RSUD Oksibil yaitu penyediaan listrik 1 Megawatt Solar Cell. Juga bantuan pembiayaan BPJS untuk dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi 26 ribu jiwa,” ujar Spei Bidana.

    Perjuangan Bupati Spei Bidana untuk bantuan Kemensos ini dilakukannya saat ia bertemu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kamis, 23 Februari 2023 di Jakarta. Tak butuh waktu lama, proses bantuan ini pun ditindaklanjuti dengan pengiriman tim Kemensos dipimpin Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya Kemensos RI, Jihat Santoso didampingi Turut mendampingi Jihat, Rudy Firmansyah, penyuluh Sosial Ahli Madya dan Ricko Angga Perdana/Pengadministrasi Kepegawaian Kemensos pada 10 April 2023 ke Oksibil.

    Turut hadir dalam penyerahan bantuan ternak babi secara simbolis itu, Ketua TP PKK Pegubin, Ny. Susana Maria Apaseray, S.IP, Plt. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pegubin Yustinus Oropka, S.IP, dan Kepala Kampung Arinkop, Pinensius. (Sumber: Papua Bangkit/Gusty Masan Raya)